PESAWARAN (TirasTV.com) – Menindak lanjuti turunnya Komisi 3 DPRD Pesawaran yang melihat hasil kerja dinas PU PR Pekerjaan Umum Penataan Ruangb Kabupaten Pesawaran Jumat(24/2) dalam pengadaan revitalisasi pipa air minum SPAM, yang menelan anggaran dengan nilai 7,6 milyar dari dana DAK tahun 2022 pada 4 Desa yaitu Waykepayang, Pasar Baru, kedondong dan Kubu Batu, yang mengalami banyak kebocoran pipa, sehingga saluran air ditutup hingga kini belum mengalirkan air, Kamis(2/3/2023).
Dalam dengar pendapat dengan Komisi 3 DPRD Pesawaran, tidak menjawab semua permasalahan, ketua DPC PWRI Pesawaran Mahmuddin mengatakan.
“Yang jelas faktanya adanya kebocoran pipa saluran, artinya terjadi kegagalan konstruksi disana.
Penjelasan dinas yang diterangkan kadis PU PR Fikri tidak ada sangkut pautnya dengan masalah yang terjadi.
Kenapa terjadi kebocoran dan air tidak mengalir ke pelanggan saat ini atau SR saluran rumah, karena konstruksi yang salah bukan karena penjelasan yang panjang lebar.
Sambungan pipa yang asal-asalan menggunakan material yang tidak standar sehingga saat ini hendak digunakan masih banyak yang bocor”, jelas Mahmuddin hal ini disampaikan setelah mendengar pendapat dinas PU PR.
Selain itu Jika SPAM yang baru untuk menggantikan SR PDAM yang lama dengan pelanggan yang aktif membayar, mengapa posisi SR pada pipa SPAM jauh dari pelanggan PDAM yang lama,. dijelaskan setiap desa mendapatkan 400 SR sehingga dalam perencanaannya dianggarkan 2 milyar per desa, karena kebutuhan pipa yang sekian kilo sehingga kebutuhan SR dikurangi.
Dari keterangan direktur PDAM Heri mengatakan, “Dalam proses pengerjaan SPAM kami tidak pernah diikutkan dalam prosesnya.
Untuk material dan aksesoris SPAM pihak dinas PU PR tidak pernah konsultasi dengan pihak kami.
Jika saat ini bocor ini masih ranah dan kewenangan dinas PUPR, kami belum menerima serah terima”.
Klarifikasi dari direktur PDAM jelas dari awal tidak pernah dilibatkan oleh dinas PU PR, baik masalah SR sampai gagalnya konstruksi yang terjadi banyaknya kebocoran.
Ketua PWRI Pesawaran Mahmuddin akan melanjutkan hal ini kepada Laporan aparat penegak hukum APH untuk, secara menyeluruh memeriksa kontraktor penyedia SPAM dinas PUPR, “Untuk lebih terangnya akan kami laporkan pekerjaan dinas PUPR ke Kejaksaan Tinggi Lampung atau bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di Jakart.
Agar memeriksakan jajaran dinas PUPR yang bertanggung jawab merugikan negara dalam pengadaan SPAM ini”, tutup Mahmuddin. (Endar Wijaya).
